Browse all publications

Jelajahi
Browse All
Atur berdasarkan
Kontribusi
Bahasa
Tanggal
Tipe
Negara
  • 36 more...
Akreditasi
Filter
  • Kontribusi
    Bersihkan pilihan
  • Bahasa
    Bersihkan pilihan
  • Tanggal
  • Tipe
    Bersihkan pilihan
  • Negara
    Bersihkan pilihan
  • 36 more...
  • Akreditasi
    Bersihkan pilihan
  • Hapus semua penyaringan
    1–20 dari 3.490 hasil
    Made Putri Saraswati, I. Made Arya Utama, Ida Bagus Agung Putra Santika
    Journal article | Acta Comitas April 2018 | 馃嚠馃嚛 Bahasa Indonesia
    Berdasarkan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 ayat (1) PP No. 37 Tahun 1998, bahwa akta PPAT mempunyai dua fungsi yaitu sebagai alat bukti perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan sebagai alat p...
    I. Gusti Agung Putra Wiryawan, I. Wayan Parsa, Arya Sumertayasa, Putu Gde
    Journal article | Acta Comitas April 2018 | 馃嚠馃嚛 Bahasa Indonesia
    Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah jenis pajak pusat yang dialihkan menjadi pajak daerah yang diatur dalam UU No.28 Tahun 2009. Untuk melakukan pemungutan pajak BPHTB, pemerintah...
    I. Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, I. Gusti Ketut Ariawan
    Journal article | Acta Comitas April 2018 | 馃嚠馃嚛 Bahasa Indonesia
    Artikel ini berjudul Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif melalui Pendidikan Anti Korupsi yang didasarkan pada hasil penelitian tentang Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakult...
    I. Gusti Ayu Putu Oka Cahyaning Mustika Sari, I. Gusti Ngurah Wairocana, I. Nyoman Suyatna
    Journal article | Acta Comitas April 2018 | 馃嚠馃嚛 Bahasa Indonesia
    Hak atas tanah dapat beralih dengan cara pewarisan melalui hibah wasiat. Dalam peralihan hak atas tanah harus dilakukan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum. Terdapat ketidaksesuaian pener...
    Yustisia Utami, Putu Devi, Pasek Diantha, I Made, I. Made Sarjana
    Journal article | Acta Comitas April 2018 | 馃嚠馃嚛 Bahasa Indonesia
    Untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, masyarakat kini dapat dengan mudah memanfaatkan fasilitas kredit dari berbagai lembaga keuangan baik itu lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan non bank. P...
    I. Gde Prim Hadi Susetya, Pasek Diantha, I Made, Cakabawa Landra, Putu Tuni
    Journal article | Acta Comitas April 2018 | 馃嚞馃嚙 English
    Tahap pra kontraktual adalah merupakan tahap awal dari sebuah Perundingan antara para pihak yang membuat. Dalam tahap ini bias disebut juga tahap negosiasi atau Perundingan atau kesepahaman awal sebel...
    I. Gusti Agung Dhenita Sari, I. Gusti Ngurah Wairocana, Made Gde Subha Karma Resen
    Journal article | Acta Comitas April 2018 | 馃嚠馃嚛 Bahasa Indonesia
    Keberadaan Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJNP mengenai kewenangan Notaris membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan telah memunculkan berbagai macam penafsiran. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f UU...
    I. Dewa Made Nhara Prana Pradnyana, Wyasa Putra, Ida Bagus, I. Ketut Wirawan
    Journal article | Acta Comitas April 2018 | 馃嚠馃嚛 Bahasa Indonesia
    Jangka waktu orang asing untuk dapat memiliki rumah tunggal di atas tanah hak pakai atas hak milik berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 bertentangan dengan jangka waktu yang d...
    Paramaningrat Manuaba, Ida Bagus, I. Wayan Parsa, Ketut Ariawan, I Gusti
    Journal article | Acta Comitas April 2018 | 馃嚠馃嚛 Bahasa Indonesia
    Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sangat penting untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta autentik, mengingat seringnya terjadi permasalahan hukum terhadap akt...
    I. Made Bagus Dwiki Praja Utama, I. Ketut Rai Setiabudhi, Wyasa Putra, Ida Bagus
    Journal article | Acta Comitas April 2018 | 馃嚠馃嚛 Bahasa Indonesia
    Proses pemberian kredit sampai pendaftaran Hak Tanggungan diawali dengan pembuatan Surat Order oleh bank yang diberikan kepada Notaris. Surat order dibuat untuk mengakomodir proses pemberian kredit ke...
    Asri Alvionita, Ni Made, I. Made Arya Utama, Cakabawa Landra, Putu Tuni
    Journal article | Acta Comitas April 2018 | 馃嚠馃嚛 Bahasa Indonesia
    Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1964 menyatakan adanya larangan kepemilikan tanah pertanian secara absentee. Dalam prakteknya, kepemi...
    Ni Luh Putu Sri Purnama Dewi, I. Dewa Gde Atmadja, I. Gede Yusa
    Journal article | Acta Comitas April 2018 | 馃嚞馃嚙 English
    Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah yang diberikan kewenangan menjalankan sebagian tugas negara yaitu menerbitkan alat bukti tertulis berupa akta autentik, di mana notaris memperoleh...
    per halaman