Organisasi pemerintah memerlukan informasi terintegrasi untuk menyediakan pelayanan prima bagi para stakeholder-nya. Studi ini dengan menggunakan metode interpretive policy analysis menguraikan jalin-kelindan (interplay) antar berbagai hal yang terkait dengan institutional arrangement dalam implementasi teknologi informasi di pemerintahan. Kajian ini berupaya mengungkapkan bagaimana perangkat government service bus (GSB) dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengintegrasikan informasi pemerintahan. Penelitian ini menguraikan praktik implementasi GSB sebagai bagian dari keseluruhan sistem penyediaan layanan di lingkungan organisasi pemerintahan. Beranjak dari situasi yang ditemui dan hasil analisis yang telah dilakukan, tulisan ini mengajukan rekomendasi tentang perlunya institutional arrangement yang terkait dengan implementasi GSB dalam bentuk suatu ketentuan formal sehingga memastikan pembagian peran dan tanggung dari semua pihak yang terlibat dalam integrasi informasi pemerintahan secara tegas dan transparan.