Recently Published
Most Viewed
Peran Notaris/PPAT dalam Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) terhadap Pembagian Waris yang Berbeda Agama Atas Tanah dan Bangunan Image
Journal article

Peran Notaris/PPAT dalam Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) terhadap Pembagian Waris yang Berbeda Agama Atas Tanah dan Bangunan

Notaris/PPAT adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik yang dapat dipercaya. Pemisahan harta waris dilaksanakan dalam suatu akta dimuka seorang Notaris yang berupa Surat Keterangan Waris. Pembagian harta warisan bagi ahli waris dapat menjadi hak masing-masing pemegang hak bersama tersebut berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pewarisan dalam Islam menganal adanya keberadaan yang sama terkait agama pewaris dan ahli waris.Permasalahan dalam penelitian ini: Bagaimana peran Notaris/PPAT dalam pembuatan APHB terhadap pembagian waris beda agama? Apakah kendala-kendala dan solusi terhadap pembuatan APHB terhadap pembagian waris beda agama? Bagaimana akibat hukum jika ada ahli waris yang berbeda agama yang tidak mau hadir menandatangani APHB dihadapan notaris?Tujuan dari Penelitian ini adalah (1) Untuk menganalisis peran Notaris/PPAT terhadap pembuatan APHB pembagian waris beda agama. (2) Untuk menganalisis kendala-kendala dan solusi terhadap pembuatan APHB terhadap pembagian waris; dan (3) Untuk mengetahui akibat hukum jika ada ahli waris yang tidak mau hadir menandatangani APHB di depan Notaris.Penelitian yang penulis lakukan yakni di Provinsi Jawa Tengah yaitu di Kota Semarang. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan studi non doktrinal.Hasil penelitian ini adalah: 1) Peran Notaris/PPAT adalah membuat Akta pernyataan ahli waris yang dibuat dalam bentuk tulisan yang ditandatangani oleh notaris/PPAT sebagai alat pembuktian yang sah. 2) Kendala dalam pembuatan APHB terhadap pembagian waris beda agama atas tanah dan bangunan adalah masyarakat pribumi masih berorientasi pada Hukum Adat yang berlaku umumnya. Solusi Kantor pertanahan lebih banyak melakukan sosialisasi peraturan kepada masyarakat. 3) Akibat hukum jika ada ahli waris yang berbeda agama yang tidak mau hadir menandatangani APHB dihadapan notaris adalah kedudukan akta Notaris dapat dibatalkan demi hukum, dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.
Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah dalam Kasus Tumpang Tindih Kepemilikan Atas Sebidang Tanah di Badan Pertanahan Nasional/ATR Kabupaten Kudus Image
Journal article

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah dalam Kasus Tumpang Tindih Kepemilikan Atas Sebidang Tanah di Badan Pertanahan Nasional/ATR Kabupaten Kudus

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui cara penerbitan sertipikat baru juga permasalahan hak atas tanah yang melebihi tanah dari tetangga batasnya, dalam penelitian ini dilakukan wawancara langsung dengan responden serta nara sumber untuk memperoleh data dalam penyusunan penelitian ini, tetapi juga dengan menggambarkan keadaan obyek yang diteliti.Prosedur terbitnya sertipikat baru dengan ketentuan undang-undang pokok agraria yaitu PPAT/pemohon membawa dan memberikan berkas yang diminta oleh Badan Pertanahan Nasional/ATR untuk didaftarkan ke loket juga membayar ke Bendahara berdasarkan PP No. 46 tahun 2002 berbunyi tarif biaya pendaftaran tanah di BPN. Selanjutnya dilakukan pengukuran tanah, apabila ada pengalihan hak maka disertakan juga akta yang dibuat oleh PPAT berdasarkan peta bidang yang sudah dicetak BPN, tetapi apabila tidak ada peralihan hak maka bisa langsung diproses pembuatan sertipikat di BPN, dalam kurun waktu + 8 (delapan) bulan, sertipikat tersebut bisa diambil di BPN. Penyebab tumpang tindih kepemilikan hak atas sebidang tanah di Badan Pertanahan Nasional / ATR Kabupaten Kudus dengan adanya pihak BPN tidak teliti dalam rangka penerbitan Sertipikat dan tidak cermat melihat arsip peta bidang pendaftaran tanah sebelumnya, juga sebagai Pemilik/Pemegang Hak Atas Tanah lalai dalam memberikan patok-patok batas bidang tanah yang dimiliki berdasarkan PP RI No. 24 Tahun 1997 Pasal 17 ayat (3). Perlindungan hukum terhadap para pemegang hak atas tanah bilamana terjadi tumpang tindih kepemilikan sebidang tanah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, beberapa Pasal 19 ayat (2) huruf c, dan Pasal 23 ayat (2), juga Pasal 32 ayat (2) serta Pasal 38 ayat (2) UUPA, yang berbunyi surat-surat tanda bukti hak berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat demikian juga Pemegang hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa tidak mendapatkan perlindungan hukum setelah adanya keputusan pencabutan atas sertipikat tanah tersebut.
Suggested For You
Tinjauan terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris di Kabupaten Purbalingga Image
Journal article

Tinjauan terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris di Kabupaten Purbalingga

An insufficient Notary only owning membership of law but also have to base on responsibility and carrying out of to be august of ethics and prestige. Role and of Notary of vital importance to traffic punish in society, therefore Notary have to earn to run its profession professionally have, high dedication to and also always hold high standing and its prestige by upholding code of ethics Notary. So that can run its duty better as steward of society, a professional have to run its occupation by harmonizing among owned membership by respect code of ethics profession. Ethics is norms, rules and conditions, which must fulfill by a group of one who is conceived of by circle of professional. Therefore, of vital importance to all Notaries to be able to more comprehend of that deed can be told as collision of code of profession. Ethics, how organizational effectiveness Notary Indonesia in giving construction to all Notaries in order not to happen things which harming Notary and served society it.Pursuant to the things hence problems to check in this research: A Violations code of ethics, barriers and solutions Violations of code of conduct, as well as the legal consequences violations of the code of ethics by notary in district Purbalingga.Approach method the used is approach of empirical yuridis and specification of which is used in this research have the character of analytical descriptive research. Pursuant to result of research can be concluded supervisory council area district Purbalingga which acts as watching and collecting facts about the society and finding relations to violation and board of trustees having authority fall of sanctions to offenders, barriers experienced in the form of inadequate infrastructure, while the legal consequences about moral judgment and ethics Notary itself.
Read more articles