Recently Published
Most Viewed
Politik Hukum Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang\u002Dundang Nomor 5 Tahun 1960 (Uupa) Image
Journal article

Politik Hukum Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (Uupa)

Membicarakan korelasi hukum dan politik selalu menjadi isu yangselalu menarik untuk diperbincangkan termasuk pembangunanhukum di bidang pertanahan karena terjadi perbedaan yang sangatprinsipil antara kebijakan pertanahan sebelum dan sesudahberlakunya Undang-Undang Pokok Agraria terutama yang berkaitandengan konsepsi hak menguasai negara.
Penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 Image
Journal article

Penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949

Hukum humaniter internasional atau dikenal juga dengan Internasional Humanitarian Law applicable in armed conflict yang lazim disebut dengan hukum humaniter merupakan nama baru bagi laws of war atau hukum perang. Dalam Kenyataannya masih sering terjadi bahwa ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan perjanjian internasional serta kebiasaan internasional lainnya yang berkaitan dengan hukum humaniter tidak ditaati oleh pihak-pihak yang terlibat konflik bersenjata. Dalam sejarah penegakan hukum humaniter, mahkamah pidana internasional ad-hoc pernah dibentuk untuk mengadili pelaku-pelaku kejahatan perang, misalnya ICTY dan ICTR. Dengan telah lahirnya Mahkamah Pidana Internasional (ICC) melalui Statuta Roma, maka pelaku kejahatan perang dapat juga diajukan kepada ICC dengan memperhatikan pengaturan- pengaturan dalam Statuta Roma.
Suggested For You
Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi di Tiga Daerah di Propinsi Sumatera Barat) Image
Journal article

Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi di Tiga Daerah di Propinsi Sumatera Barat)

Crash of regional autonomy has changed the paradigm of local governance. With these changes regions are given broad authority to regulate in the area of ​​governance including managing the financial resources of existing sources. Income is one of the major sources of regional funding within the framework of the implementation of decentralization. Regional taxes and levies have a very important role in supporting efforts to increase revenue (PAD). For collection of local taxes and levies are implemented by regulations issued local regulations. impacts that arise then are number of new regulations to appear the regulation of taxes and charges of disrupting public and entrepreneurs created the conditions are not conducive to economic development and national investment. In addition, regulations that lead to the occurrence of new levies, which in turn creates a high cost economy the national economic burden. The fact that there are many rules, regulations revoked by the Government accordance with the authority granted by the Act that the Government is authorized to evaluate each generated local regulations.
Read more articles