Resistensi masyarakat terhadap pembangunan industri perkebunan sawit yang terus meningkat, disusul terbukanya ruang perlawanan masyarakat lokal. Konflik sosial antara Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Borneo Ketapang Permai dengan masyarakat Desa Semayang, disebabkan Perubahan struktur sosial-ekonomi masyarakat dari sistem peladangan tradisional atas potensi kekayaan alam ke sistem kapitalis melalui pola inti dan plasma, sehingga terjadi pengelompokan masyarakat atas struktur sumberdaya. Pengelolaan perkebunan sawit yang jauh dari upaya mensejahterakan masyarakat justeru melahirkan konflik terbuka untuk perebutan lahan yang disebabkan karena take offer lahan sawit dari PT. Karya Mufakat Lestari ke PT. Borneo Ketapang Permai. Terjadinya take offer dari tahun 2008€“2011 menjadi klimaks konflik sosial berupa pengrusakan kantor dan penganiayaan karyawan PT. Borneo Ketapang Permai yang mengakibatkan sekitar 15 orang ditahan dan diproses di Pengadilan Negeri Sanggau dengan tuduhan pencurian buah sawit, pengrusakan kantor, pos jaga, dan penganiayaan. Upaya penyelesaian konflik telah dilakukan oleh Bupati Sanggau dengan menawarkan dua opsi. Opsi pertama yang ditolak masyarakat adalah berupa kerjasama tetap dilanjutkan dengan pembagian hasil 60 persen untuk Perusahaan dan 40 persen untuk masyarakat dengan catatan, warga harus bebas kredit. Opsi kedua bahwa, lahan milik masyarakat dikembalikan dengan syarat mengganti kerugian Perusahaan sebesar Rp 3 miliar, sedangkan opsi kedua dapat diterima dengan catatan masyarakat selaku pemilik lahan dapat melihat langsung kwitansi bukti pembelian lahan dari PT Karya Mufakat Lestari kepada PT. Borneo Ketapang Permai. Realitas konflik sosial seperti ini sebagai bahan pembelajaran bagi pemerintah agar harus benar-benar memperhatikan aspek konversi lahan yang kerapkali menyebabkan Perubahan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat dan lebih mengedepankan pendekatan kemasyarakatan yang bersifat kompromi dan bukan bersifat pemaksaan sehingga dapat menimbulkan perlawanan ataupun penolakan dari masyarakat lokal