Recently Published
Perilaku Konsumen Smartphone Xiaomi Redmi 1s di Jakarta Image
Conference paper

Perilaku Konsumen Smartphone Xiaomi Redmi 1s di Jakarta

E\u002Dklaster : Strategi Optimalisasi Pemberdayaan UMKM Di D.i YOGYAKARTA Menghadapi Mea 2015 Image
Conference paper

E-klaster : Strategi Optimalisasi Pemberdayaan UMKM Di D.i YOGYAKARTA Menghadapi Mea 2015

Most Viewed
Komunikasi Lintas Budaya antara Pedagang Lokal dengan Wisatawan Asing di Pantai Sanur Image
Conference paper

Komunikasi Lintas Budaya antara Pedagang Lokal dengan Wisatawan Asing di Pantai Sanur

Interaksi antara pedagang dengan para wisatawan asing menarik untuk diteliti. Para pedagang yang umumnya berlatar belakang budaya Bali dan sebagian besar berlatar belakang pendidikan dasar ini setiap harinya melakukan komunikasi dengan para wisatawan yang memiliki bahasa dan budaya yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana pola komunikasi lintas budaya pedagang lokal dengan wisatawan asing dalam berkomunikasi di pantai Sanur? (2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pedagang lokal dengan wisatawan asing dalam berkomunikasi di pantai Sanur? Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Pantai Sanur, yang meliputi daerah Semawang, Sindu, dan Padang Galak. Adapun informan penelitian ditentukan secara purposive sampling berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Tipe penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini dipaparkan konsep pola Komunikasi, proses adaptasi lintas budaya, komunikasi interpersonal, perilaku dalam komunikasi, konsep komunikasi lintas budaya Model komunikasi lintas budaya dari para pedagang lokal dengan para wisatawan asing bahwa para pedagang menggunakan komunikasi dengan bahasa non-verbal seperti misalnya lambaian tangan, jabatan tangan, senyuman dan tatapan mata. Pedagang lokal juga menggunakan bahasa verbal yaitu dengan menggunakan kalimat bahasa Inggris yang pendek dan tanpa memperhatikan pola bahasa Inggris yang benar. Beberapa hal yang menjadi pendukung komunikasi lintas budaya antara pedagang dengan wisatawan asing adalah faktor budaya pedagang di pantai Sanur yang memiliki karakter terbuka dan ramah terhadap orang asing. Faktor lainnya adalah faktor kebutuhan ekonomi yang mengharuskan para pedagang berusaha berkomunikasi dengan para pendatang. Sedangkan yang dianggap sebagai faktor penghambat adalah minimnya penguasaaan bahasa Inggris yang baik dan benar. Serta kurangnya pemahaman akan perlunya pelayanan prima terhadap para wisatawan.
Prinsip‐prinsip Etika Bisnis dalam Perspektif Filosofis Image
Conference paper

Prinsip‐prinsip Etika Bisnis dalam Perspektif Filosofis

Etika profesi adalah sebagai cabang dari etika yang secara kritis dan sistematis merefleksikan permasalahan moral yang melekat pada suatu profesi. Etika Bisnis kadangkala disebut juga etika manajemen ialah penerapan standar moral ke dalam kegiatan bisnis. Bisnis adalah suatu kegiatan USAha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis berarti juga sejumlah total USAha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, USAha jasa dan pemerintah yang bergerak dalam bidang membuat dan mengusahakan barang dan jasa ke konsumen. Etika bisnis harus dipandang sebagai unsur dalam USAha bisnis itu sendiri. Bisnis tanpa etika dalam jangka panjang justru tidak akan berhasil. Tulisan ini akan membahas prinsip-prinsip etis apakah yang harus dilakukan oleh pebisnis sehingga bisnis itu bisa berhasil.
Suggested For You
Menganalisis Kesiapan Indonesia dalam Penanggulangan dan Penegakan Hukum Kejahatan Global Berbasis Internet Berdasarkan Undang\u002Dundang Informasi dan Transaksi Elektronik Image
Conference paper

Menganalisis Kesiapan Indonesia dalam Penanggulangan dan Penegakan Hukum Kejahatan Global Berbasis Internet Berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Utilization of information technology, media and internet-based communications have changed the behavior of the global community and civilization.The world is now flooded with information that is fast, accurate and perfect. The crimes accelerating adverse financial, social, cultural and political. Cybercrimes can be categorized as an extraordinary crime because it has crossed the state border. Cybercrimes prevention can not be done using ordinary legal models only (conventional), but also by a special law design (cyberlaw). Indonesia has had Act 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions. (UU ITE). This study examines and learn more on this cybercerimes prevention policies based on UU ITE. Is the model of the arrangement was in accordance with the principles of the theory of criminalization policies and efforts to what should be done so that UU ITE can be effectively enforced, when compared with the setting cybercrimes committed several countries. The method used is a socio-legal research, legal research that combines science, law and social science (interdisciplinary) With the approach of the principles / legal purposes. Data obtained from secondary data, literature (library recearch). It was found that, setting criminalization is harmonization with the model adopted set forth in the Convention on Cybercrimes, but do not provide specific about pornography and child exploitation. Then the model is to make special rules. ITE Law does not regulate the matter of crime of Phishing and Spamming. The sanctions pidanya still adhered to the classical model (classic school), reflected by the still imposing sanctions of imprisonment and fines and other sanctions are no alternatives. Criminalization policy in UU ITE is not in accordance with the theories of criminal policy is still multiple interpretations and ambiguous, not in accordance with the principles of the model law adopted in the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). This law is contrary to the Criminal Code in addition also contrary to the human rights aspects and in granting sanction differ from the prevalence of crime in the setting of a specific nature (lex), like the Election Law, the Child Protection Law, Law on Corruption, the Law Narkoba.Desain criminal policy in this ITE Law can not be effective, especially when compared with the setting cybercrimes committed several countries, namely Azerbaijan, Beylorusia, Georgia, Hungary, Kazakhstan, Latvia, Peru and Russia were put, criminal social work, fines and revocation of certain rights as a way of giving sanctions on crime cybercrimes. In order UU ITE is to be effective then forwards the criminal politics cybercrmes Indonesia needs to adopt the models in these countries. Keywords: Prevention and Law Enforcement, Cybercrimes, ITE Act. Pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi berbasis internet telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban global. Dunia kini dibanjiri informasi yang cepat, akurat dan sempurna. Kejahatannyapun mengalami percepatan yang merugikan finansial,sosial, budaya dan politik. Kejahatan berbasis internet (cybercrimes) dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crimes) karena telah melintasi batas negara (transnational crimes).Penanggulangan cybercrimes tidak dapat dilakukan dengan menggunakan model hukum biasa (konvensional), melainkan dengan melakukan desian hukum khusus (cyberlaw).Indonesia telah memiliki Undang-Undang No.
Conference paper

Berwirausaha dan Mengatur Keuangan Sejak Dini

Berwirausaha dan Mengatur Keuangan Sejak Dini Image
Conference paper

Green Tourism Dalam Pengembangan Pariwisata Bangka Belitung

Green Tourism Dalam Pengembangan Pariwisata Bangka Belitung Image
Conference paper

Relasi Lokalitas Dan Pembangunan Infrastruktur Indonesia Tahun 2005-2015

Relasi Lokalitas Dan Pembangunan Infrastruktur Indonesia Tahun 2005\u002D2015 Image
Read more articles