Baru saja dipublikasikan
Most Viewed
Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi E\u002Dgovernment Di Indonesia Image
Conference paper

Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi E-government Di Indonesia

Saat ini banyak instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengembangkan pelayanan publik melalui Teknologi komunikasi dan informasi (TIK/ICT) yang disebut dengan e-government. Tetapi ada tiga hal persoalan mendasar di dalam penyelenggaran e-government tersebut yaitu ; inisiatif dan pemaknaan implementasi e-governmentoleh pemerintah daerah otonom masih bersifat sendiri-sendiri. Kedua, implementasi melalui situs web daerah tersebut belum didukung oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur dan keterbatasan sumber daya manusia. Ketiga, banyak pemerintah daerah meng-identikkan implementasi e-government hanya sekadar membuat situs web pemda saja (web presence), sehingga penyelenggaraan e-government hanya berhenti ditahappematangan saja dari 4 tahap yang harus dilalui.
Memahami Konsep E\u002Dgovernance Serta Hubungannya dengan E\u002Dgovernment Image
Conference paper

Memahami Konsep E-governance Serta Hubungannya dengan E-government

E-Governance, E-government dan e-Demokrasi kerap kali mempunyai definisi yang saling tumpang tindih. Banyak yang mengartikannya sebagai penggunaan ‘elektonik' terutama oleh sektor publik sebagai alat pada proses pemerintahan. Pendapat ini tidak keliru namun tidak menggambarkan seluruh aspek dari proses governance yang cukup kompleks. Berangkat dari problema tersebut paper ini mengkaji konsep governance kemudian mengintegrasikannya dengan penggunaan ICTs (Information Communication Technologies) sehingga menghasilkan framework e-Governance yang komprehensif. Paper ini merupakan studi literatur yang menjelaskan e-Governance dan hubungannya dengan e-Government dan e-Demokrasi dengan menggunakan konsep governance oleh Jon Pierre (2000) dan Mark Bevier (2007) serta konsep partisipasi dalam proses demokrasi oleh Antiroiko (2004) yang membahas potensi ICTs dalam proses demokrasi. Beberapa ilustrasi mengenai multi sektor, multi level serta dimensi governance ditunjukkan untuk memperjelas proses governance. Kemudian pembahasan mengenai framework e-Governance, e-Government dan e-Demokrasi diharapkan dapat menjelaskan hubungan dan perbedaan antara ketiga konsep tersebut.
Suggested For You
Penerapan Metode Drp (Distribusi Requirement Planning) pada Sistem Informasi Distribusi Lpg (Studi Kasus : PT Bumi Sriwijaya Palembang) Image
Conference paper

Penerapan Metode Drp (Distribusi Requirement Planning) pada Sistem Informasi Distribusi Lpg (Studi Kasus : PT Bumi Sriwijaya Palembang)

Distribusi atau penyaluran barang merupakan aktivitas utama bagi Perusahaan distributor. Sebagai distributor sangat bergantung dengan jumlah persediaan atau stok barang yang akan disalurkan ke pelanggan atau konsumen. Saat ini pemanfaatan teknologi informasi sangat membantu Perusahaan dalam menjalankan berbagai aktifitas seperti penjualan, pemesanan termasuk didalamnya mengolah data persediaan, sehingga tidak terjadi kelebihan barang di gudang atau sebaliknya kekurangan persediaan yang mengakibatkan terganggunya transaksi dengan pelanggan. PT. Bumi Sriwijaya Palembang merupakan salah satu distributor yang bergerak dalam bidang pendistribusian LPG dari Perusahaan Pertamina. Dalam aktivitasnya masih terdapat permasalahan dalam hal persediaan mulai dari kelebihan ataupun kekurangan persediaan. Selain itu juga terdapat permasalahan lain yang berhubungan dengan kegiatan distribusi LPG misalkan masalah data kendaran, sopir, dan biaya angkut atau biaya pengiriman. Penelitian ini bertujuan untuk membangun suatu sistem informasi yang akan membantu mengatasi masalah pendistribusian LPG dengan menerapkan metode DRP (Distribution Requirement Planning.
Baca artikel lainnya