Recently Published
Directive Acts Form in Linda Press Wulf\u0027s Novel “the Night of the Burning” Image
Directive Acts Form in Linda Press Wulf\u0027s Novel “the Night of the Burning” Image

Directive Acts Form in Linda Press Wulf's Novel “the Night of the Burning”

A Study on Teachers\u0027 Competency in Teaching English at SMA Negeri 2 Image
A Study on Teachers\u0027 Competency in Teaching English at SMA Negeri 2 Image

A Study on Teachers' Competency in Teaching English at SMA Negeri 2

Most Viewed
Mengenal Potensi Rumput Laut : Kajian Pemanfaatan Sumber Daya Rumput Laut dari Aspek Industri dan Kesehatan Image
Journal article

Mengenal Potensi Rumput Laut : Kajian Pemanfaatan Sumber Daya Rumput Laut dari Aspek Industri dan Kesehatan

Rumput laut atau lebih dikenal dengan sebutan seaweed merupakan salah satu sumber daya hayati yang sangat melimpah di perairan Indonesia. Keanekaragaman rumput laut di Indonesia merupakan yang terbesar dibandingkan dengan negara lain. Namun demikian, pemanfaatan rumput laut di Indonesia, terutama untuk keperluan industri dan kesehatan masih belum optimal. Review ini bermaksud memberikan informasi mengenai kajian pemanfaatan sumber daya rumput laut dari aspek industri dan kesehatan, sehingga diharapkan dapat menambah khasanah keanekaragaman makanan fungsional yang bermanfaat bagi kesehatan dan memantapkan pemanfaatannya di bidang industri di Indonesia. Optimalisasi upaya penggalian potensi sumber daya rumput laut di Indonesia perlu dikembangkan dalam rangka mendukung upaya pemecahan persoalan bangsa ini khususnya mengahadapi krisis ekonomi global dan meningkatnya kasus gizi buruk di Indonesia.
Hukum, Profesi Jurnalistik Dan Etika Media Massa Image
Journal article

Hukum, Profesi Jurnalistik Dan Etika Media Massa

Dalam kajian hukum dan media massa, moral dan etika tersebut dikaitkan pada kewajiban para jurnalistik antara lain seperti; pelaksanaan kode etik jurnalistik dalam setiap aktivitas jurnalistiknya, tunduk pada institusi dan peraturan hukum untuk melaksanakan dengan etiket baiknya sebagaimana ketentuan-ketentuan di dalam hukum tersebut yang merupakan perangkat prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang pada umumnya sudah diterima dan disetujui oleh masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, prinsip etika bagi profesi jurnalistik memberikan dasar hukum bagi pengelolaan pemberitaan di media secara tertib dalam hubungan antar subyek hukum.Pada perkembangan di institusi media di Indonesia, aspek kepemilikan saham di media (kepemimpinan), ekonomi dan pemasaran media akan sangat menentukan ideologi yang diusung media, di mana ideologi tersbeut jika mengarah pada pendekatan ekonomi politik media akan memunculkan pelaku media yang kurang akrab dengan etika komunikasi. Etika komunikasi di sini ditempatkan hanya sebagai instrumen belaka dan menjadi kurang bermakna dalam menentukan isi program, kualitas program serta penghormatan pelaku media terhadap hak asasi manusia yang direpresentasikan pada individu sebagai sumber informasi. Pilihan ini menimbulkan etika komunikasi pada pelaku media dianggap sudah mengalami reduksi. Pelaku media sebagai profesi telah mengambil jalan pintas dengan mengacu asas manfaat lebih mengutamakan asas manfaat dalam peliputan dan pemberitaannya, yang sekaligus paradoks dengan etika profesi yang diembannya. Diperparah lagi ketiadaan penghormatan atas asas praduga tak bersalah atas nama demi kepentingan publik untuk memperoleh informasi, akan semakin menjadikan media massa dan pelaku media sebagai pribadi-pribadi yang dominan dalam merekonstruksi dan memanipulasi realitas sosial.Hingga di sini pilihan terhadap kecenderungan pemaknaan pendekatan ekonomi politik atau pendekatan etika, sebenarnya keduanya tidak memiliki implikasi hukum yang kentara, semuanya dikembalikan kepada masing-masing pribadi yang terlibat dalam aktivitas di institusi media massa.
Suggested For You
Implementasi Kebijakan Polri terhadap Pelaku Pengguna Sabu\u002Dsabu di Bawah 1 Gram (Studi pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung) Image
Journal article

Implementasi Kebijakan Polri terhadap Pelaku Pengguna Sabu-sabu di Bawah 1 Gram (Studi pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)

Imprisonment is not the only way out of the actions for the perpetrator who use drugs and psychotropic, there is other way which can be passed by rehabilitation. The executant and distributor have different position which has to know. The executant is victim who should be rehabilitated, while distributor is criminal who should be in prison. The problems of this research is how the police policy toward the perpetrator of Heroin less than 1 gram.The research method which is used in this thesis is normative and empirical approach. Secondary data is obtained from any document or literature, and this approach is supported by three (3) legal materials, namely: primary legal materials, secondary and tertiary.According to the result, it can be concluded that the police provides policies to Heroin user less than 1 gram, but it bases on several considerations. It includes as follows: narcotic sand psychotropic perpetrator who is still under age at the first time caught and forced by someone, the evidence of heroin less than 1 gram, if the child is using heroin. Policy which is given by police toward the perpetrators of heroin under 1 gram consists of rehabilitation policy and the separation policy between users and distributor of narcotic sand psychotropic confinement
Read more articles