Latar Belakang Bahwa pedagang kaki lima mempunyai sisi positif, disamping sisi negatifnya. Hal ini merupakan dilema bagi pemerintah kota dalam mengatasi menjamurnya pedagang kaki lima. Disatu sisi keberadaan pedagang kaki lima dapat menyerap tenaga kerja yang tidak tertampung di sektor formal sehingga dapat mengurangi beban pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak diimbangi oleh peningkatan kebutuhan tenaga kerja di sektor formal juga menjadi salah satu sebab bertambahnya sektor informal. Semakin banyak para pedagang kaki lima di pusat-pusat keramaian kota menjadikan pemandangan kota bertambah tidak sedap dipandang lagiTujuan Penulisan Jurnal ini adalah untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan serta pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima dan Pengelolaan Kelompok Pedagang Kaki Lima di pasar Legi kota surakarta.Dari hasil Penulisan Jurnal dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan : Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan Peraturan daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Bidang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Kota Surakarta. Sehingga bagi setiap pedagang yang akan melakukan kegiatan USAha di wilayah pemerintahan Kota Surakarta harus mendapatkan izin dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam hal ini adalah Dinas Pengelolaan Pasar Bidang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Kota Surakarta. Dalam pelaksanaannya masih terdapat hal yang belum sesuai dengan peraturan daerah tersebut. Adanya pemasukan yang cukup signifikan dari pkl berupa restribusi ternyata mampu memberikan sumbangan terhadap pendapatan asli daerah (PAD), dan dengan adanya pkl ternyata tidak hanya dampak negatif yang ditimbulkan namun dampak positifnya juga banyak. Kata Kuncinya : Dampak yang ditimbulkan, Pedagang Kaki Lima, Pasar Legi Kota Surakarta