Membicarakan korelasi hukum dan politik selalu menjadi isu yangselalu menarik untuk diperbincangkan termasuk pembangunanhukum di bidang pertanahan karena terjadi perbedaan yang sangatprinsipil antara kebijakan pertanahan sebelum dan sesudahberlakunya Undang-Undang Pokok Agraria terutama yang berkaitandengan konsepsi hak menguasai negara.