Baru saja dipublikasikan
Most Viewed
Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi E\u002Dgovernment Di Indonesia Image
Conference paper

Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi E-government Di Indonesia

Saat ini banyak instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengembangkan pelayanan publik melalui Teknologi komunikasi dan informasi (TIK/ICT) yang disebut dengan e-government. Tetapi ada tiga hal persoalan mendasar di dalam penyelenggaran e-government tersebut yaitu ; inisiatif dan pemaknaan implementasi e-governmentoleh pemerintah daerah otonom masih bersifat sendiri-sendiri. Kedua, implementasi melalui situs web daerah tersebut belum didukung oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur dan keterbatasan sumber daya manusia. Ketiga, banyak pemerintah daerah meng-identikkan implementasi e-government hanya sekadar membuat situs web pemda saja (web presence), sehingga penyelenggaraan e-government hanya berhenti ditahappematangan saja dari 4 tahap yang harus dilalui.
Memahami Konsep E\u002Dgovernance Serta Hubungannya dengan E\u002Dgovernment Image
Conference paper

Memahami Konsep E-governance Serta Hubungannya dengan E-government

E-Governance, E-government dan e-Demokrasi kerap kali mempunyai definisi yang saling tumpang tindih. Banyak yang mengartikannya sebagai penggunaan β€˜elektonik' terutama oleh sektor publik sebagai alat pada proses pemerintahan. Pendapat ini tidak keliru namun tidak menggambarkan seluruh aspek dari proses governance yang cukup kompleks. Berangkat dari problema tersebut paper ini mengkaji konsep governance kemudian mengintegrasikannya dengan penggunaan ICTs (Information Communication Technologies) sehingga menghasilkan framework e-Governance yang komprehensif. Paper ini merupakan studi literatur yang menjelaskan e-Governance dan hubungannya dengan e-Government dan e-Demokrasi dengan menggunakan konsep governance oleh Jon Pierre (2000) dan Mark Bevier (2007) serta konsep partisipasi dalam proses demokrasi oleh Antiroiko (2004) yang membahas potensi ICTs dalam proses demokrasi. Beberapa ilustrasi mengenai multi sektor, multi level serta dimensi governance ditunjukkan untuk memperjelas proses governance. Kemudian pembahasan mengenai framework e-Governance, e-Government dan e-Demokrasi diharapkan dapat menjelaskan hubungan dan perbedaan antara ketiga konsep tersebut.
Suggested For You
Pengembangan Sistem Informasi Persediaan Barang Berbasis Web di PT. Putera Agung Setia Image
Conference paper

Pengembangan Sistem Informasi Persediaan Barang Berbasis Web di PT. Putera Agung Setia

PT. Putera Agung Setia merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang Karoseri terutama dalam melakukan pembuatan, perbaikan dan renovasi untuk type kendaraan Bus, Station Wagon, Ambulance, Double Cabin dan beberapa Variant. Peran Perusahaan ini tidak lepas dalam pengolahan data-data barang, baik yang masuk maupun keluar harus dikendalikan dengan baik dan sistematis, pada intinya Tujuan utama pembuatan sistem ini adalah untuk mengatasi masalah dalam pencatatan persedian barang secara manual serta meminimalkan kesalahan dalam pencatatan yang dilakukan secara manual. untuk membantu dalam proses ini maka penulis mengembangkan sebuah sistem yang mampu membantu jalanya proses persediaan pencataan barang-barang produksi yang ada pada gudang PT. Putera Agung Setia. Pengembangan sistem informasi ini menggunakan metode Waterfall, dengan bahasa pemodelan DFD (Data Flow Diagram). Pada tahap implementasi penulis menggunakan perangkat pemrograman berbasis web, PHP versi 5.2.6 serta menggunakan mesin basis data MySQL versi 5.0.51b dengan dukungan software editor Dreamweaver MX versi 6.0 dan NetBeans IDE V.6.5. Sistem Informasi ini adalah Sistem Informasi berbasis Web, yang memiliki media penyimpanan terpusat di dalam sebuah database server sehingga integritas data lebih terjamin. Sistem ini dapat memudahkan pengguna dalam melakukan operasi persediaan barang dan produksi dan memiliki pembagian tipe user yang ada berdasarkan hak akses masing-masing, user tersebut yaitu Admin, Gudang, Finansial, dan Manajer. Dengan adanya pembagian hak akses setiap user pada sistem tersebut, ditujukan agar tidak semua user dapat melakukan olah data pada sistem, dan menghindari kecurangan dalam input data dalam proses pemesanan, pembelian dan pemasukan barang. Sistem ini dapat menampilkan semua data barang, dapat menampilkan bukti penerimaan dan pengeluaran barang beserta biaya yang dikeluarkan dalam setiap transaksi produksi.
Baca artikel lainnya